Pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah

KAIMANA – Wacana pembentukan daerah otonomi baru, yaitu Provinsi Papua Barat Tengah, nampaknya semakin serius. Empat Kabupaten yang mengisiasi pembentukan daerah otonomi baru (DOB) tersebut kembali melaksanakan pertemuan di Kaimana, Sabtu (11/2/2023). Empat kabupaten yang dimaksud adalah Kabupaten Kaimana, Fakfak, Bintuni, dan Teluk Wondama

Pertemuan yang dihadiri Bupati Kaimana Freddy Thie, Bupati Teluk Wondama Andarias Kayukatui, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw dan Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom itu merupakan pertemuan ketiga. Agenda kali ini adalah membahas percepatan pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah

Ikut hadir dalam pertemuan tersebut, para pejabat dari masing-masing kabupaten, tokoh adat dan tokoh masyarakat di wilayah tersebut, Bupati Kaimana Freddy Thie dalam sambutannya menyampaikan selamat datang sekaligus mengapresiasi kehadiran para pimpinan daerah serta jajarannya di Kabupaten Kaimana. “ “Kami pertemuan ini dapat menghasilkan pokok-pokok pikiran yang baik dalam rangka mempercepat pembentukan DOB Provinsi Papua Barat Tengah,” katanya. 

Sementara itu, dalam pemaparan Tim Pemekaran DOB Papua Barat Tengah, Profesor Basir Rohrohmana menjelaskan berbagai tolak ukur tentang kajian kelayakan akademi sebagai salah satu prasyarat pembentukan DOB. Diantaranya adalah pembobotan persyaratan pembentukan sebuah daerah otonomi baru, termasuk kajian penentuan ibukota Provinsi Papua Barat Tengah. 

Bakal Calon Ibukota Provinsi Pertemuan yang berlangsung di Gedung Pertemuan Krooy Kaimana itu mengfokuskan pembahasan pada penentuan bakal calon ibukota Provinsi Papua Barat Tengah. Sejumlah usul dan saran pun mulai disampaikan oleh masing-masing kabupaten yang mengerucut pada dua titik, yakni Bomberay dan Kuri

Masyarakat adat dari Kabupaten Teluk Wondama dan Teluk Bintuni mengusulkan agar letak ibukota provinsi yang baru itu harus berada tepat di tengah-tengah wilayah yang titiknya meliputi wilayah empat Kabupaten tersebut.

Adrian Worengga, perwakilan masyarakat adat Kabupaten Teluk Wondama, menegaskan, letak ibukota Provinsi Papua Barat Tengah harus sama identik dengan namanya. Sebab itu harus berada di tengah wilayah Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama. 

“Titik yang paling tepat adalah titik yang terletak di Distrik Kuri Kabupaten Bintuni, Distrik Wamesa dari Kabupaten Teluk Wondama, dan Distrik Teluk Arguni Atas Kabupaten Kaimana,” kata Adrian. 

Menanggapi usulan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak Ali Baham Temongmere menyebutkan, titik ibukota Provinsi Papua Barat Tengah harus memperhatikan banyak kajian.“Dengan demikian, Bomberay adalah nama yang pas untuk ibukota Provinsi Papua Barat Tengah,” katnya.

Sementara, Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor mengatakan, pemilihan titik lokasi ibukota Provinsi harus memperhatikan semua aspek, termasuk proposi untuk memberdayakan masyarakat asli Papua. Ia mengingatkan, agar pembentukan DOB harus tetap mengedepankan rarasa keadilan dan kejayaan bagi masyarakat asli Papua.“Saya mengusulkan agar titik ibukota Provinsi Papua Barat Tengah jangan terlalu jauh dari Teluk Wondama. Karena masyarakat mudah mengakses ke Manokwari sebagai Ibukota Provinsi Papua Barat,” jelas Mambor, Sedangkan Bupati Kaimana Freddy Thie memberikan pertimbangan seperti lokasi ibukota Provinsi adalah kawasan yang strategis untuk pengembangan Provinsi Papua Barat Tengah di masa depan

Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw lebih mempertegas bahwa ibukota Provinsi harus strategis dengan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, penentuan ibukota Provinsi Papua Barat Tengah harus dilaksanakan di atas tikar adat dan sesuai aturan perundangan yang berlaku.“Saya tidak mau ketika disahkan menjadi daerah otonomi baru, Papua Barat Tengah akan menjadi Provinsi termiskin di Indonesia,” ujarnya. Petrus Kasihiw menambahkan agar anggaran percepatan pembentukan DOB Provinsi Papua Barat Tengah harus segera disepakti. “Sehingga ada regulasinya, termasuk dukungan dari DPRD,”