Wapres Catat Usulan Provinsi Bomberai Raya

KAIMANA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencatat usulan sejumlah bupati dan kepala adat di Kaimana mengenai usulan pembentukan provinsi baru. Sejumlah bupati dan kepala adat mengusulkan pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah atau Bomberai Raya. 

“Usulan-usulan tadi yang disampaikan akan jadi catatan kami dan menjadi pembahasan kami,” kata Wapres Ma’ruf Amin di Kaimana, Kamis (1/12/2022). 

Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan hal tersebut selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP) yang melakukan audiensi dengan Bupati Kaimana Freddy Thie, Bupati Fakfak Untung Tamsil, Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor, Ketua Dewan Adat Kaimana Johan Werfete, serta para raja adat. 

Wapres menyebut Kota Kaimana sendiri menjadi saksi sejarah sebagai lokasi pendaratan Operasi Trikora 1962. “Kami catat Pak Bupati, Indonesia tidak melupakan. Saya mengucapkan terima kasih pengorbanan para raja, tokoh masyarakat, dan semua yang menjaga keutuhan NKRI,” tambah Wapres. 

Dalam pertemuan tersebut Bupati Fakfak untung Tamsil, Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor, Raja Kaimana Abdul Hakim Achmad Aituarauw maupun Ketua Dewan Adat Kaimana Johan Werfete meminta berdirinya provinsi baru. Provinsi baru ini terdiri atas Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama menjadi provinsi Bomberai Raya

Untuk periode 2022-2023, Wapres meminta usulan para bupati maupun raja adat demi melengkapi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 20222041. “Semua agar disesuaikan dengan keinginan-keinginan daerah dan prioritas di daerah masing-masing, dan paling penting adalah kita bisa satu bahasa, satu tujuan, dan satu keinginan,” tambah Wapres. 

Pemerintah, menurut Wapres, melihat pentingnya pendekatan kultural bagi Papua, artinya bukan hanya pendekatan struktural melalui jalur pemerintahan tapi juga adat.

Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo menyatakan, usulan pembentukan Provinsi Bomberai Raya dan kabupaten baru di wilayah itu akan segera diagendakan dan dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri. 

a Johan Werfete menyatakan, pihaknya mendukung pembentukan Provinsi Bomberai Raya. “Kami masyarakat adat sangat ingin maju seperti kampung-kampung lain, masyarakat pedalaman sangat ramah dan sangat siap menerima pembangunan, tidak ada tantangan dan hambatan apa pun kalau membangun infrastruktur jalan terutama untuk 

menghubungkan kampung dengan kampung lain, infrastruktur jalan itu sangat kami butuhkan,” kata Johan Werfete.