KPU dan Bawaslu Tegur Acara Pelantikan PDIP Papua Barat Daya

SORONG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sorong menegur acara pelantikan pengurus DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya. 

Acara pelantikan yang berlangsung di halaman Gedung Olahraga Kota Sorong nyaris ricuh, saat KPU dan Bawaslu mendatangi pengurus untuk mempertanyakan kegiatan tersebut, yang dinilai sudah termasuk dalam kampanye terselubung. 

Ketua KPU Kota Sorong, Robert Jumame mengatakan bahwa acara pelantikan pengurus DPD PDIP Papua Barat Daya tersebut telah melanggar ketentuan. Di mana kegiatan tersebut dilakukan di luar ruangan sehingga terindikasi kampanye terselubung. 

“Hari ini adalah kegiatan pelantikan DPD PDIP Papua Barat Daya, KPU dah Bawaslu diberi undangan untuk menghadiri, bukan surat pemberitahuan yang bahwasanya kegiatan dilaksanakan di luar gedung GOR Pancasila,”jelas Robert Jumame, Rabu (1/3/2023). 

Robert menerangkan, PKPU Nomor 23 tahun 2018 Pasal 25 menyebutkan bahwa Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, hanya diperbolehkan melakukan sosialisasi di internal partai dan dilaksanakan di dalam ruangan

“Kegiatan seperti ini orang akan menilai ada kampanye terselubung. Oleh karena itu kita akan proses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku baik di KPU maupun Bawaslu. Prosedur yang akan kita lakukan yaitu memberikan sanksi secara administrasi,”tegasnya. 

Ketua Bawaslu Kota Sorong Mohammad Nasir Sukunwatan menegaskan bahwa pihaknya juga akan memproses pelanggaran tersebut. Nasir bahkan menyebut sudah mengantongi bukti-bukti dari rekaman video yang diambil pada saat acara pelantikan pengurus DPD PDIP Papua Barat Daya. 

“Yang jelas Bawaslu akan memproses ini secara administrasi. Karena sosialisasi partai politik itu seharusnya di dalam ruangan, bukan di luar ruangan. Kalau seperti ini kan sudah mengarah ke kampanye. Ada temuan-temuannya dan kita sudah videokan, bahkan anak-anak kecil juga terlibat dalam proses ini. Yang jelas kita akan proses,” tegas Nasir

Sementara itu, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun membantah adanya aktivitas kampanye dalam acara pelantikan pengurus DPD PDIP Papua Barat Daya. “Tadi saya telepon salah satu komisioner KPU RI, dan ka

tanya tidak menyalahi aturan. Tapi tidak apa-apa nanti saya sampaikan ke pusat untuk minta tolong agar didik Bawaslu dan KPU di daerah. Menurut saya ini ada indikasi sponsor. Kalau mereka bukan sponsor dari orang lain kenapa mereka berani buat pernyataan seperti itu,” terangnya.

Menurutnya, selagi belum ada nama peserta pemilu 2024 yang diumumkan, pembatasan kegiatan partai tidak boleh dilakukan. “Jadi belum ada pelarangan terhadap aktivitas partai. Kecuali sudah diumumkan peserta Pemilu yang bertarung di 2024,” ucapnya.